KAJIAN POLICY DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KOTA SURABAYA

Mairo, Queen Khoirun Nisa and JENIAWATY, SHERLY (2019) KAJIAN POLICY DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KOTA SURABAYA. Documentation. Poltekkes Kemenkes Surabaya, Surabaya.

Text 2. Penelitian Queen Khirun Nisa_2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 menunjukkan prevalensi Balita stunting di Indonesia masih tinggi, yakni 29,6% di atas batasan yang ditetapkan WHO (20%). Penelitian Ricardo dalam Bhutta tahun 2013 menyebutkan balita stunting berkontribusi terhadap 1,5 juta (15%) kematian anak balita di dunia dan menyebabkan 55 juta anak kehilangan masa hidup sehat setiap tahun. Hasil Riskesdas 2013 menyebutkan kondisi konsumsi makanan ibu hamil dan balita tahun 2016-2017 menunjukkan di Indonesia 1 dari 5 ibu hamil kurang gizi. Penurunan angka stunting hanya mencapai 4% antara tahun 1992 hingga 2013. Perpres no. 42/2013 telah menetapkan Gerakan Nasional Seribu Hari Pertama Kehidupan dalam upaya meningkatkan status gizi balita yang diikuti oleh pengembangan program termasuk anggarannya. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian mix methods, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik campuran bertahap. Populasi dalam penelitian ini adalah puskesmas wilayah kerja kota surabaya. Sampelnya adalah semua pemegang kebijakan di wilayah kota surabaya yaitu kepala Puskesmas dan bidan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif-kuantitatif bertahap. Jadi, analisis dilakukan pada data kualitatif lalu diikuti analisis data kuantitatif. Hasil: Puskesmas Pucang masih memiliki angka stunting yang paling tinggi diantara 10 Puskesmas lainnya. Puskesmas Tanah Kali Kedinding memiliki angka peningkatan yang cukup tinggi terhadap kejadian stunting dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Hampir seluruh program sesuai dengan pedoman 1000 HPK di wilayah Puskesmas di Kota Surabaya sudah dilaksanakan oleh bidan setempat. Berdasar hasil FGD, regulasi dan kebija kan terkait 1000 HPK khususnya regulasi ASI ekslu sif dan PMBA sudah cukup banyak baik dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), Surat Keputusan Menteri Kesehatan (Kep menkes) maupun Peraturan Daerah (Perda). Penanganan stunting dilakukan dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Komitmen yang tinggi dari semua profesi kesehatan sangat dibutuhkan agar dapat mem percepat penuru nan stunting Simpulan dan Saran: pelaksanaan program 1000 HPK sudah dilaksankanan sebagai upaya penurunan angka stunting, akan tetapi masalah stunting masih belum terselesaikan. Maka diperlukan adanya saling kerjasama lintas sektor dalam menangani stunting, khusus di Kota Surabaya.

Item Type:	Monograph (Documentation)
Uncontrolled Keywords:	Stunting, Kajian Policy, Surabaya
Subjects:	A General Works > Food and Nutrition > Nutrition
Divisions:	Poltekkes Kemenkes Surabaya > Pusat Penelitan dan Pengabdian Masyarakat > Penelitian
Depositing User:	Misnawar
Date Deposited:	20 Dec 2022 01:54
Last Modified:	20 Dec 2022 01:56
URI:	http://repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id/id/eprint/6238

Actions (login required)

View Item